Dewasa ini Dunia Peradilan di Indonesia, Khususnya Pengadilan Negeri semakin meningkatkan Layanan dan Kinerjanya. Tak terkecuali sehat maupun sakit.
Sehingga tidak ada alasan lagi, bagi Pencari Keadilan yang mengalami Disabilitas takut tidak dilayani atau dibeda bedakan.
Laporkan jika ada Pengadilan yang membeda-bedakan atau tidak melayani dengan baik.
Kepastian Tunjangan Hakim di seluruh Indonesia dipastikan naik hingga 280%, wow, amazing.
Benarkah ini? Benar, hanya belum direalisasikan.
Dengan kenaikan Tunjangan Hakim ini, diharapkan Kinerja Hakim akan lebih baik kedepannya.
Benarkah? Nggak juga.
Mengapa? Mereka tidak akan maksimal karena tim mereka bekerja di Pengadilan, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan (ASN) tidak dibarengi kenaikan alias 0% kenaikan.
Tidak adil, tentu tidak adil.
Sistem Peradilan tidak akan jalan jika ke tiga untuk tidang saling mengisi, yaitu Kehakiman, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Banyak Makanan Khas Indonesia yang menyehatkan, harga murah tapi kaya akan manfaat :
1. Tape Ubi (Singkong).
Manfaat makan tape ubi (singkong) meliputi menjaga kesehatan pencernaan karena kandungan probiotiknya, menghangatkan tubuh berkat alkohol ringannya, serta meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Tape ubi juga baik untuk mencegah anemia (kekurangan sel darah merah) dan dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti konstipasi.
Ketua Pengadilan: Merupakan pimpinan tertinggi di suatu pengadilan, bertanggung jawab atas administrasi keuangan, pengawasan pelaksanaan tugas hakim dan karyawan, serta dapat menetapkan biaya perkara. Ketua Pengadilan juga bertugas untuk mengatur pembagian tugas hakim, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
Wakil Ketua Pengadilan: Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua
Hakim: Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya
Sekretaris Pengadilan adalah pejabat di pengadilan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan program, dan logistik untuk mendukung tugas-tugas pengadilan dan pimpinannya, bukan pada perkara langsung, melainkan sebagai unit pendukung (supporting unit) dan pengelola sumber daya.
Kepala Kantor adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dalam Hal ini adalah Sekretaris.
jadi, Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan sedangkan Kepala Kantor adalah Sekretaris Pengadilan.
Badilum mengumumkan Mutasi Hakim, Untuk wilayah sendiri ada beberapa Ketua yang raotasi, mutasi dan Promosi.
Berikut sekilas untuk Wilayah Sumatera Utara
Seorang pencuri, katakanlah begitu ketika kepergok atau tertangkap masyarakat namanya masih pencuri. Setelah diserahkan kepohak yang berwajib dalam hal ini Polisi, jika sudah memenuhi unsur baik bukti maupun saksi, maka Polisi menetapkannya jadi "Tersangka".
Ingat, Polisi tidak berhak mengatakan seorang pencuri itu terbukti mencuri, sampai disini dulu paham kan.
Nah, jika Polisi merasa sudah yakin dengan saksi dan barang bukti dan menentukan pasal yang diduga dilanggar, maka Polisi melimpah Perkara tersebut pada Kejaksaan atau P21.
"P21 adalah sebuah kode administrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, yang berarti bahwa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik (misalnya kepolisian) telah dinyatakan lengkap, baik dari segi formal maupun materiil, dan siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk persidangan di pengadilan".
Bahkan, sampai Kejaksaanpun tersangka tersebut belum bisa dikatakan bersalah ya, paham juga kan sampai disini.
Sampai ke Kejaksaan (Penuntut Umum) merupakan tahap 2 untuk memastikan tersangka dan barang bukti sesuai prosedur.
Mahkamah Agung resmi mengeluarkan pakaian dinas baru pada 19 Agustus 2025, berupa Batik kebesan Mahkamah Agung, dimana batik ini akan digunakan seluruh Pejabat dan ASN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Semua Pengadilan dibawahnya.
Pakaian Dinas ini akan digunakan setiap hari Kamis. Jika diperhatikan, pakaian sudah dipakai oleh Jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Apakah ini akan diadakan pengadaan atau tidak, belum pasti karena sudah ada arahan untuk membeli sendiri. Seharusnya baju dinas seperti ini langsung pengadaan pusat agar tidak ada corak lain atau berbeda anatara Pengadilan yang satu dengan yang lainnya.
Aturan Pakaian Dinas ini sendiri telah diatur oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 117/SEK/SK.HK1.2.5/I/2025.
Dari foto, kenapa para petingginya gak pakai ya?
Mungkin pas ada acara kali ya.
Ayo, pantau terus proses Peradilan, agar Peradilan Indonesia lebih baik lagi. Pantau Para Hakim-Hakim Nakal, para Panitera Nakal, Para Jurusita dan lainnya.
Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung Pendi Pardamean akan memasuki masa Pensiun. Per Bualn Desember sudah tidak aktif lagi bekerja karena memasuki masa pensiun, data sesuai NIP yang tertera di Website Pengadilan Negeri Tarutung.
Untuk mengantisifasinya, Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan seleksi Calon Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung.Seleksi dilaksanakan satu hari penuh pada Jumat, 29 Agustus 2025 yang diikuti oleh 7 peserta dari seluruh Wilayah PT Medan melalui zoom meeting dan telah diumumkan untuk hasilnya.
Berikut hasil seleksi akhir Calon Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung, urutan berdasakan peringkat, data sesuai website PT Medan
Nah, biasanya yang akan diusulkan adalah Peringkat Pertama, tetapi tidak ada jaminan Peringkat Pertama akan menduduki Jabatan tersebut, karena sesuai fakta dilapang pernah setidaknya beberapa kali Peringkat Pertama tidak berhasil menduduki jabatan yang diseleksi, tetapi Peringkat Kedua.
Karena Faktanya, PT Medan hanya mengusulkan ke Mahkamah Agung tetapi yang menentukan adalah di Biro Kepegawaian.
Semoga siapapun yang akan terpilih nantinya akan bisa membawa kemajuan Pengadilan Negeri Tarutung.
 |
| Logo IPASPI |
Berdasarkan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tanggal 22 Agustus 2025, terjadi Rotasi Sekretaris Pengadilan di Wilayah PT Medan. Berikut Data Sekretaris Terbaru.
DAFTAR NAMA SEKRETARIS PENGADILAN PT MEDAN SEBELUM TPM
DAFTAR NAMA SEKRETARIS PENGADILAN PT MEDAN SEBELUM TPM
Kaum awam, masih banyak yang mennyamakan Pengadilan dengan Kejaksaan.
Pengadilan dan Kejaksaan itu beda sobat, jadi disini mimin coba sekilas saja ya.
Pengadilan adalah lembaga resmi atau badan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, dengan tujuan menegakkan keadilan bagi rakyat. Pengadilan merupakan bagian dari sistem peradilan, dan peradilan itu sendiri adalah proses pelaksanaan tugas tersebut
Ketua Pengadilan adalah Pimpinan tertinggi di Pengadilan.
Ketua Pengadilan : adalah pejabat yang memimpin dan bertanggung jawab atas jalannya operasional pengadilan, baik dalam hal kekuasaan kehakiman, pengawasan terhadap kinerja hakim dan staf, maupun pengelolaan administrasi dan organisasi di wilayah hukumnya. Tugas utamanya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, serta memastikan efisiensi dan kelancaran tugas pengadilan
Hakim adalah pejabat yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan hukum dan menegakkan hukum serta keadilan di masyarakat, serta harus bertindak netral, independen, dan tidak membeda-bedakan orang.
Sekretaris Pengadilan : adalah Kepala Kantor pada Pengadilan.
Sekretaris Pengadilan : adalah Pejabat di lingkungan peradilan yang bertanggung jawab atas urusan administrasi umum seperti keuangan, kepegawaian, perencanaan program, serta pengelolaan sarana dan prasarana pengadilan. Peran utamanya adalah sebagai unit pendukung untuk memastikan seluruh operasional dan tugas pelayanan administrasi umum pengadilan berjalan lancar, bukan pada tugas kepaniteraan terkait persidangan perkara.
Panitera Pengadilan : adalah Pejabat Pengadilan yang bertugas mengelola administrasi peradilan, membantu pimpinan pengadilan, dan membantu hakim dalam proses persidangan, mulai dari penerimaan berkas perkara, pencatatan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Panitera juga mengkoordinir tugas panitera muda, dan panitera pengganti, serta bertanggung jawab atas penyimpanan berkas perkara dan dokumen pengadilan.
Apakah Pengadilan sudah berlaku adil menurut anda? yang pasti saat ini Pengadilan sudah memasuki fase perbaikan kinerja. Adukan jika ada Oknum Pengadilan yang berbuat curang diluar norma hukum yang berlaku. Jangan lupa harus disertai dengan bukti otentik agar bisa ditindak dan menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan. Terimakasih.
PTSP adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merujuk pada sistem pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu proses dan satu tempat (satu pintu) untuk berbagai layanan perizinan dan nonperizinan. Tujuannya adalah untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan efisien bagi masyarakat, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dipengadilan sendiri PTSP dibuat untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan yang baik terhadap seluruh pencari keadilan tanpa terkecuali.
PSTP di Pengadilan didasarkan pada aturan terbaru yaitu SK Direktur Jendefral Badan Peradilan Umum No.114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standard Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri.
Jadi, semua urusan kecuali sidang harus melalui PTSP Pengadilan Seluruh Indonesia. Jika ada urusan yang diselesaikan tanpa melalui PTSP dipastikan itu sudah menyalahi prosedur dan pantas dicurigai.
Bagi Masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan, jangan takut. Anda bisa langsung bertanya ke bagian PTSP Pengadilan, tidak ada pungutan liar diluar biaya yang memang harus dibebankan kenegara yaitu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang langsung disetorkan ke Kas Negara.
Mari belajar Hukum dan Belajar bijak, agar kita tidak dibodoh bodohi orang-orang zolim di Pengadilan.
Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Dilingkungan Mahkamah Agung (MA) dan empat Badan Peradilan Dibawahnya serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia per masa aktif SK 1 September 2025.
Sehing 100% PPPK sudah dapat dipastikan telah dilantik.
Mahkamah Agung sendiri melantik 288 P3K Khusu di Mahkamah Agung RI. Untuk total Keseluruhan Tahap 1 dan Tahap 2 berjumlah 9 ribuan orang.
Dalam sambutannya Sekretaris MA menyampaikan kepercayaan kepada yang diberikan ini hendaknya dibalas dengan kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Bekerjalah dengan penuh integritas, jadikan setiap tugas sebagai ibadah, dan hindarkan diri dari segala perbuatan yang dapat menciderai marwah lembaga peradilan,” katanya.
Sugiyanto menegaskan, sumpah/janji yang baru saja diucapkan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah ikrar yang sangat luhur yang disaksikan bukan hanya oleh semua yang hadir, tetapi yang paling utama adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Olehnya itu, sumpah/janji tersebut wajib dijaga, dipelihara, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Dirinya juga berpesan kepada para pegawai yang baru dilantik agar memegang teguh sumpah/janji tersebut dengan sepenuh hati.
“Jadikanlah sumpah itu sebagai kompas dalam bertindak, agar setiap langkah yang diambil selalu berada pada jalan yang benar, sesuai dengan peraturan, dan tidak menyimpang dari norma keadilan maupun moralitas,” pesannya.
Mantan Kepala Badan Pengawasan ini juga menambahkan, tugas kita tidak ringan. Dalam era modern saat ini, masyarakat menuntut birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka ingin dilayani dengan cepat, tepat, dan berintegritas.
“Ingat, bahwa bekerja di Mahkamah Agung berarti bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat pencari keadilan, tegasnya.
Masa kerja 1 September 2025 s.d 31 Agustus 2030.
Selamat kepada mereka yang sudah dilantik, selamat bekerja dan sukses selalu.
Pengadilan Tinggi Medan Mengumumkan Para Peserta yang lulus adminitrasi untuk pengisian jabatan Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Tarutung, Mereka adalah :
Mereka telah di uji fit and Profer secara online oleh tim penguji dari Pengadilan Tinggi Medan dan akan diumumkan pada Kamis, 4 September 2025 yang akan datang.
Semoga yang berkompeten yang akan menang untuk Calon Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung.
Semoga
Surat tilang adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Ada dua jenis surat tilang, yaitu merah dan biru, yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda terkait penyelesaian pelanggaran
Saat ini tidak ada lagi sidang dipengadilan jika kita kena tilang, jadi tidak ada lagi wadah untuk melakukan pembelaan diri dipengadilan. Sah, tidak ada lagi keadilan yang bisa dituntut masyarakat terkait tilang.
Apalagi saat ini ada tilang elektronik, tetapi masih lebih banyak tilang manual.
Makanya, polisi semakin jumawa terkait hal ini, tidak ada lagi sidang dipengadilan. Jangan berharap ada keadilan jika Polisi Lalu lintas yang semena-semena melaukan penilangan dan semena-semena mengenakan pasal pelanggaran, karena memang tidak bisa lagi melakukan pembelaan diri.
Pengadilan saat ini hanya sebagai pemenuhan administrasi, pada umumnya berapa yang dicatat polisi dendanya, segitulah yang harus disetor.
Positifnya apa? belum bisa dipastikan apa positifnya, dipastikan negatifnya gak bisa lagi menuntut keadilan.
Ada istilah jika kita berperkara di Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian maka tidak sedikit yang menganggap pepatah "Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu" ada benarnya itu nyata.
Mari kita baca selengkapnya.
Peribahasa "menang jadi arang, kalah jadi abu" dalam bahasa Indonesia memiliki arti bahwa dalam suatu perselisihan atau pertikaian, baik pihak yang menang maupun yang kalah sama-sama akan mengalami kerugian atau kehancuran
Menang jadi arang: Meskipun menang, pihak yang menang mungkin akan mengalami kerugian seperti kelelahan, kehilangan sumber daya, atau kerusakan hubungan.
Kalah jadi abu: Pihak yang kalah jelas akan mengalami kerugian yang lebih besar, seperti kekalahan dalam tujuan yang dicapai, kehilangan reputasi, atau bahkan kehancuran
Makna keseluruhan:
Tidak semua Kabupaten Kota ada Pengadilan Negerinya, dari 33 Kabupaten Kota di Propinsi Sumatera Utara, untuk Wilayah Propinsi Sumatera Utara yaitu tingkat bandingnya adalah Pengadilan Tinggi Medan. Masih ada 21 Pengadilan Negeri. Berikut Daftar Pengadilan Negeri di Sumatera Utara
Untuk Kabupaten yang belum ada Pengadilannya adala :
Siapa itu Hakim?
Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara di pengadilan. Mereka bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Hakim juga berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat
Dalam Pidatonya saat pengukuhan hakim, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menaikkan Gaji Hakim sebesar 280 Persen. Menurut hematnya, itu bukan gaji tetapi kemungkinan besar adalah Tunjangan Hakim.
Karena Hakim adalah PNS pemilik NIP dimana semua PNS mempunya gaji yang sama di seluruh Indonesia. Kalau semua dinaikkan, anggaran tidak akan kuat membiayai semuanya dengan jutaan PNS di Indonesia.
Apakah ada jaminan keadilan akan ditegakkan dengan dinaikkannya gaji Hakim?
Jawabannya, tentu tidak ada jaminan.
Tetapi, akan meningkatkan kinerja dan mengurangi rasa rakus para oknum Hakim untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup mereka. Setidaknya mereka akan berpikir dua kali untuk bermain, apalagi dengan jumlah sedikit. Tetapi jika yang ditawarkan miliaran, tidak menutup kemungkinan akan tergiur juga.
Tetapi, apakah dengan gaji hakim saja cukup? Tentu tidak, Negara harus menaikkan juga untuk aparat Peradilan. Karena jika dispritas terlalu jauh, mereka akan ada rasa iri dan ada saja celah untuk merusak proses peradilan itu. Untuk sahihnya, Pemerintah harus menaikkan juga kesejahteraan para Aparaturnya yang non Hakim.
Dengan, meningkatnya kesejahteraan aparatur Pengadilan, kemungkinan besar semua proses peradilan akan terjaga dengan baik. Semoga
Aparatur Peradian Umum diwajibkan Hidup sederhana baik dikantor maupun di lingkungan pribadi. Sejauh mana Penerapan Pola Hidup Sederhana ini diatur?
Diatur oleh Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 15 Mei 2025.
Berikut bunyinya :
Setiap individu berhak untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Demikian pula bagi aparatur peradilan umum juga memiliki hak atas kesejahteraan, yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal. Namun demikian, sebagai bagian dari lembaga peradilan yang mengemban tanggung jawab moral dan etika di mata publik, aparatur peradilan umum harus menyadari bahwa setiap tindakan, perilaku, dan gaya hidup yang ditampilkan di ruang publik berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru dari masyarakat. Untuk itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai perlu memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur peradilan umum agar senantiasa menerapkan pola hidup
sederhana.
Pola hidup sederhana bukanlah bentuk pembatasan terhadap hak- hak pribadi, melainkan cerminan dari integritas, tanggung jawab, dan keteladanan. Selain itu, penerapan pola hidup sederhana juga merupakan langkah preventif untuk penguatan judicial integrity, menghindari perilaku koruptif dan pelanggaran kode etik, sekaligus menjadi bagian dari upayaDokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektroni
kolektif dalam menjaga marwah peradilan serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Seluruh aparatur peradilan umum beserta keluarganya wajib berkomitmen menjalani kehidupan yang mencerminkan kesederhanaan, kebersahajaan, dan integritas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kewajaran, serta kehati-hatian dalam setiap aktivitas sosial maupun gaya hidup yang ditampilkan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut
Nah, Wajib hidup dengan sederhana ya kawan-kawan.
Pengadilan Negeri (PN) adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. PN memiliki tugas utama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.
