HOME

Logo Mahkamah Agung yang di Gunakan di tingkat Pusat

Logo Mahkamah Agung di tingkat Daerah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Agung (MA) adalah Pengadilan Negara tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan mengadili kasus pada tingkat kasasi. MA juga bertugas untuk menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Terdiri dari empat Badan Peradilan :

1. Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri.
2. Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama
3. Peradilan TUN, yaitu Pengadilan TUN
4. Peradilan Militer, yaitu Pengadilan Militer

 

Apa tugas Mahkamah Agung?

Mahkamah Agung (MA) memiliki beberapa tugas utama, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mengawasi semua badan peradilan di bawahnya.

 

Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang tugas-tugas tersebut:

1. 1. Mengadili pada tingkat kasasi:

   Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan terakhir dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka memeriksa kembali putusan-putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan di bawahnya (pengadilan tinggi atau pengadilan banding) untuk memastikan keadilan dan kesesuaian penerapan hukum.

    

   2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang:

   Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah) bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

    

   3. Mengawasi semua badan peradilan di bawahnya:

   Mahkamah Agung memastikan bahwa semua pengadilan di bawahnya menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga independensi dan keadilan dalam peradilan.

    

   4. Memutus sengketa kewenangan mengadili:

   Mahkamah Agung juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pengadilan-pengadilan yang berbeda mengenai kewenangan mengadili suatu perkara.

    

   5. Meninjauan kembali putusan pengadilan:

   Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ada alasan yang kuat untuk melakukannya.

    

   6. Memberikan nasihat hukum:

   Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lain, seperti kepada presiden dalam pemberian atau penolakan grasi.

    

   7. Menginterpretasi hukum:

   Mahkamah Agung berperan dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya.