Resmi Naik! Simak Simulasi Perhitungan Kenaikan Remunerasi Terbaru Kepaniteraan Pengadilan

 #Resmi Naik! Simak Simulasi Perhitungan Kenaikan Remunerasi Terbaru Kepaniteraan Pengadilan.

 

Update, Kenaikan Remunerasi yang diidam-idamkan akan segera terealisasi jika syarat yang diminta oleh Kemenpan RB sudah dipenuhi oleh Kementrian / Lembaga yang menaungi anda.

Apa saja itu :

1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB): Biasanya ada ambang batas nilai tertentu (misal: Minimal BB).

2. Capaian Opini BPK: Kewajaran laporan keuangan (WTP sebagai syarat dasar).

3. Penyederhanaan Birokrasi: Sejauh mana instansi telah melakukan perampingan struktur.

4. Sistem Merit: Kualitas manajemen ASN di instansi tersebut.

5. Inovasi Pelayanan Publik: Dampak nyata instansi terhadap masyarakat.

   Jadi, selama Kementrian / Lembaga yang menaungi anda belum memenuhi syarat diatas, dipastikan hanya mimpi disiang bolong.

   Tetap bekerja dan semangat. 

    

 

 

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT KELAS IB

 

 

Pengadilan Tinggi Medan (Sumatera Utara) Membuka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I dengan Syarat :

Persyaratan Administrasi
1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Peserta seleksi adalah Pegawai/ASN Pengadilan Tinggi Medan atau
Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Dengan syarat
kepangkatan dan jabatan sebagai berikut :
• Sekurang-kurangnya berpangkat Penata Tingkat I (Ill/d) selama 2 (dua) tahun atau Penata (III/c) selama 2 (dua) tahun;
• Sekurang-kurangnya secara kumulatif telah 3 (tiga) tahun dalam
jabatan Pengawas (Eselon IV);
3. Kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 atau setara;
4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekeijaan;
5. Memahami Teknologi Informasi (TI);6. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik tahun 2024, 2025;
7. Telah menyerahkan Laporan SPT Pajak atau LHKPN tahun 2025;
8. Tidak pemah dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman disiplin
tingkat sedang/berat ;
9. Mendapat persetujuan dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan;
10. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan; 

 

Syaratnya agak rancu menurut Mimin, Minimal IIIc atau IIId? 

 

Ratusan Juta disita dari OTT Hakim di Depok

 

Per Tanggal 2 Februari 2026 Gaji Hakim sudah naik 280% dan sudah dibayarkan, Pantastis Minimal Take Home Pay nya di angka Rp.50.000.000,-

Berselang 4 hari saja, KPK OTT Hakim PN Depok. Ada apa ini?

Fix,  kenaikan gaji signifikan tidak menjamin adanya kurva lurus dengan Integritas Hakim, tidak tanggung tanggung yang di OTT adalah Wakil Ketua, bukan kaleng-kaleng.

Mirisnya lagi, ASN Mahkamah Agung sedang proses untuk keseimbangan dengan Hakim.

Bagaimanakah perjuangannya, akankah berhasil atau akan ada rintangan dengan OTT ini? 

 

PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

 Dewasa ini Dunia Peradilan di Indonesia, Khususnya Pengadilan Negeri semakin meningkatkan Layanan dan Kinerjanya. Tak terkecuali sehat maupun sakit.

Terbukti dengan pembaharun KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026, TENTANG PEMBARUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DIBAWAHNYA.

Sehingga tidak ada alasan lagi, bagi Pencari Keadilan yang mengalami Disabilitas takut tidak dilayani atau dibeda bedakan.

Laporkan jika ada Pengadilan yang membeda-bedakan atau tidak melayani dengan baik. 

 

Gaji Hakim naik Selangit, supporting Unit gak Boleh iri

Kepastian Tunjangan Hakim di seluruh Indonesia dipastikan naik hingga 280%, wow, amazing.

Benarkah ini? Benar, hanya belum direalisasikan.

Dengan kenaikan Tunjangan Hakim ini, diharapkan Kinerja Hakim akan lebih baik kedepannya.

Benarkah? Nggak juga.

Mengapa? Mereka tidak akan maksimal karena tim mereka bekerja di Pengadilan, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan (ASN) tidak dibarengi kenaikan alias 0% kenaikan.

Tidak adil, tentu tidak adil.

Sistem Peradilan tidak akan jalan jika ke tiga untuk tidang saling mengisi, yaitu Kehakiman, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.